Pemerintah Kabupaten Nganjuk menggelar High Level Meeting dan Rapat Kerja untuk mempersiapkan tantangan ekonomi yang akan terjadi pada bulan Ramadan dan Idul Fitri 2025. Kegiatan ini dibuka secara resmi oleh Wakil Bupati Nganjuk, Trihandy Cahyo Saputro, bersama Sekretaris Daerah (Sekda) Nur Solekan, di Ruang Rapat Roro Kuning, Selasa (25/2/2025).

Dalam rapat kerja yang dihadiri pula oleh Asisten Pemkab Nganjuk Bidang Perekonomian dan Pembangunan, para Camat dan Kepala OPD, instansi BPS, Bulog, Bank Indonesia (BI) yang tergabung dalam TPID Nganjuk dibahas sejumlah isu penting, termasuk potensi inflasi yang diperkirakan akan terjadi pada bulan Ramadhan dan Idul Fitri tahun ini. Salah satu isu utama yang menjadi perhatian adalah lonjakan harga beberapa komoditas penting, terutama cabai, yang diperkirakan akan mengalami kenaikan.

Wakil Bupati Nganjuk, Trihandy Cahyo Saputro, menegaskan bahwa Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) memiliki peran strategis dalam menjaga stabilitas ekonomi daerah dengan terus meningkatkan pengendalian inflasi. Langkah-langkah konkret pun telah disiapkan untuk memastikan inflasi tetap terkendali.

Mas Handy menyampaikan bahwa TPID terus berupaya memperkuat sistem holistik maupun sistem logistik guna memastikan ketersediaan dan distribusi barang kebutuhan pokok berjalan lancar. Selain itu, koordinasi antara TPID pusat dan daerah juga semakin diperkuat agar kebijakan pengendalian inflasi dapat dilakukan secara efektif dan terintegrasi.

“Kami terus melakukan langkah-langkah konkret dalam pengendalian inflasi di tingkat kabupaten, sesuai dengan arahan Presiden untuk menjaga inflasi tetap stabil,” ujarnya..

Salah satu upaya utama yang dilakukan adalah memanfaatkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dalam pengendalian inflasi. Intervensi pasar menjadi strategi penting yang diterapkan untuk mengurangi gejolak harga komoditas pangan, terutama beras. Mas Handy menekankan bahwa beras menjadi salah satu komoditas utama yang harus mendapat perhatian khusus dalam upaya stabilisasi harga di pasaran.

Selain itu, langkah penguatan cadangan pangan daerah juga menjadi fokus utama. Pengaturan distribusi serta ketersediaan stok pangan dilakukan agar masyarakat tidak mengalami kesulitan dalam mendapatkan bahan pangan pokok dengan harga yang wajar.

Pemerintah daerah juga berkomitmen untuk memperkuat sarana dan prasarana pertanian sebagai langkah antisipatif dalam menjaga ketahanan pangan. Dengan infrastruktur pertanian yang lebih baik, produksi pangan lokal diharapkan dapat meningkat sehingga mengurangi ketergantungan terhadap pasokan dari luar daerah.

Dengan berbagai upaya ini, diharapkan inflasi di tingkat daerah dapat terus terkendali, memberikan dampak positif bagi kesejahteraan masyarakat serta pertumbuhan ekonomi yang stabil dan berkelanjutan.

Sekda Nur Solekan menambahkan bahwa TPID Kabupaten Nganjuk telah membentuk Sekolah Peduli Inflasi Daerah yang tidak dimiliki oleh TPID kabupaten lain. Program Sekolah Peduli Inflasi Daerah ini memiliki program menanam sayur-mayur seperti cabai, baik cabai rawit maupun cabai merah yang seringkali mengalami lonjakan harga di saat Bulan Ramadan dan Idul Fitri. “Alhamdulillah kita TPID Nganjuk telah memiliki Sekolah Peduli Inflasi yang memiliki program menanam komoditas seperti cabai, karena cabai biasanya harganya naik saat Bulan Ramadan hingga Idul Fitri,” tuturnya.

Pihaknya juga menyampaikan pentingnya koordinasi antara pemerintah daerah, dinas terkait, serta pelaku usaha untuk mengawasi harga dan memastikan pasokan barang tetap stabil menjelang Ramadhan dan Idul Fitri. “Kegiatan ini bertujuan untuk memastikan masyarakat Nganjuk dapat merayakan Ramadhan dan Idul Fitri dengan nyaman tanpa terbebani oleh lonjakan harga yang tidak terkendali,” kata Nur Solekan.

Rapat kerja tersebut juga mencakup pembahasan mengenai pengawasan distribusi barang kebutuhan pokok dan langkah-langkah pengendalian harga yang akan dilaksanakan dalam beberapa bulan ke depan. Diharapkan, melalui sinergi dan upaya bersama, inflasi dapat ditekan dan masyarakat dapat merasakan manfaat dari stabilitas ekonomi selama momen-momen besar tersebut.

Kepala BPS (Badan Pusat Statistik) Kabupaten Nganjuk, Siswi Harini, menyampaikan materi terkait pantauan harga dan Indeks Ketahanan Pangan (IKP) Kabupaten Nganjuk yang berperan penting dalam perhitungan inflasi nasional. Dalam penjelasannya, Siswi Harini mengungkapkan bahwa perhitungan inflasi dilakukan secara nasional untuk mengukur perubahan harga barang dan jasa, baik yang berkaitan dengan makanan maupun non-makanan.

Menurut Siswi Harini, perhitungan inflasi dilakukan di 150 kab/kota di Indonesia. Setiap awal bulan, angka inflasi ini ditampilkan untuk memberikan gambaran tentang kondisi ekonomi nasional, termasuk perubahan harga yang dapat mempengaruhi daya beli masyarakat. Di sekitar Nganjuk, kota-kota seperti Kediri, Madiun, dan Bojonegoro juga turut menghitung inflasi, dengan mengamati seluruh komponen barang dan jasa yang beredar di wilayah tersebut.

Sementara itu, untuk kota-kota yang tidak melakukan perhitungan inflasi secara langsung, BPS tetap memantau perubahan harga melalui indeks harga komoditas makanan. Untuk Kabupaten Nganjuk, beberapa komoditas yang menjadi fokus utama pantauan adalah cabai rawit, cabai merah, dan daging ayam ras, telur ayam ras, beras dan emas (non makanan). Komoditas ini, menurut Siswi Harini, sering mengalami fluktuasi harga yang signifikan, yang dapat berdampak pada inflasi lokal.

“Indeks Ketahanan Pangan Kabupaten Nganjuk juga memberikan gambaran tentang ketahanan pangan di daerah ini. Dengan pantauan ini kita dapat mengidentifikasi potensi penyebab inflasi dan merumuskan langkah-langkah pengendalian yang lebih tepat,” jelas Siswi Harini.

Melalui pemantauan yang cermat terhadap harga-harga komoditas ini, diharapkan pemerintah daerah dapat mengambil langkah antisipatif dalam menjaga kestabilan harga, khususnya menjelang periode-periode tertentu seperti Ramadhan dan Idul Fitri, yang biasanya memicu lonjakan harga.