Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (PPKB) Kabupaten Nganjuk menggelar Forum Perangkat Daerah (FPD) dalam rangka pembahasan rancangan rencana kerja tahun 2026 pada Rabu (26/2/2025). Acara ini berlangsung di Aula Dinas PPKB Nganjuk dengan dihadiri berbagai pihak terkait, termasuk Komisi IV DPRD Kabupaten Nganjuk, Kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD), Camat, Ketua Dharma Wanita Persatuan (DWP) Dinas PPKB, Kementerian Agama Kabupaten Nganjuk, Koordinator Penyuluh KB se-Kabupaten Nganjuk, serta undangan lainnya.

Dalam forum tersebut, Pelaksana Tugas (Plt) Sekretaris Dinas PPKB, Suhartatik Kundariana, memaparkan rancangan rencana kerja tahun 2026 mewakili Kepala Dinas PPKB Nganjuk, Nafhan Tohawi. Dalam sambutannya, Plt Sekretaris Dinas PPKB menyampaikan bahwa perencanaan yang dibuat bertujuan untuk meningkatkan efektivitas program kependudukan dan keluarga berencana di Kabupaten Nganjuk.

“Kami berkomitmen untuk terus meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat, khususnya dalam bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana. Rancangan rencana kerja tahun 2026 ini telah dirancang secara komprehensif agar dapat menjawab tantangan yang ada dan memberikan manfaat yang maksimal bagi masyarakat Kabupaten Nganjuk,” ujar Kundariana, sapaaan akrabnya.

Lebih lanjut, Kundariana menekankan pentingnya kolaborasi antarinstansi guna mewujudkan program yang lebih optimal. “Keberhasilan program kependudukan dan keluarga berencana bukan hanya tugas Dinas PPKB semata, melainkan memerlukan sinergi dari berbagai pihak, termasuk OPD terkait, camat, penyuluh KB, dan masyarakat secara keseluruhan. Dengan kerja sama yang solid, kami yakin program yang dirancang dapat berjalan dengan baik dan mencapai hasil yang optimal,” tambahnya.

Dirinya juga mengungkapkan bahwa salah satu fokus utama dalam rencana kerja tahun 2026 adalah mengendalikan pertumbuhan penduduk dengan sasaran meningkatkan Keluarga Berencana yang berkualitas.

“Terdapat tiga indikator yang menjadi sasaran Dinas PPKB Nganjuk. Diantaranya angka kelahiran total/Total Fertility Rate (TFR), Contraceptive  Prevalence  Rate (CPR)/ Angka Prevalensi Pemakaian Kontrasepsi, dan Persentase kebutuhan ber-KB yang tidak terpenuhi (unmet need),”paparnya.

Sementara itu, Karyo Sulistiyono selaku Perwakilan Komisi IV DPRD Kabupaten Nganjuk yang turut hadir dalam acara ini memberikan dukungan penuh terhadap rencana kerja yang dipaparkan. Mereka menilai program-program yang dirancang dapat memberikan dampak positif bagi masyarakat, terutama dalam peningkatan kesejahteraan keluarga serta pengendalian pertumbuhan penduduk yang lebih efektif.

“Kami sangat mengapresiasi langkah Dinas PPKB dalam menyusun rencana kerja yang matang. DPRD Kabupaten Nganjuk, khususnya Komisi IV, siap mendukung program-program yang dicanangkan, baik dari sisi regulasi maupun anggaran, sehingga implementasi di lapangan dapat berjalan optimal,” ungkap Karyo.

Forum ini menjadi ajang diskusi dan koordinasi lintas sektor dalam merumuskan kebijakan yang tepat guna bagi pembangunan daerah di bidang kependudukan dan keluarga berencana. Dengan adanya dukungan dari berbagai pihak, diharapkan program yang dirancang dapat terealisasi dengan baik serta memberikan manfaat nyata bagi masyarakat Kabupaten Nganjuk.

Diharapkan melalui forum ini, berbagai masukan dan saran dari para peserta dapat dijadikan pertimbangan dalam penyempurnaan rencana kerja, sehingga kebijakan yang diambil benar-benar sesuai dengan kebutuhan masyarakat.

“Dinas PPKB Kabupaten Nganjuk optimistis bahwa dengan sinergi dan kerja sama yang baik, program kependudukan dan keluarga berencana dapat berjalan lebih efektif dan mencapai hasil yang optimal,”tutup Kundariana.

Sumber: PING